KOMISI V MERESPON STIMULUS FISKAL PROGRAM INFRASTRUKTUR

17-02-2009 / KOMISI V
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merespon baik dengan mendukung program peningkatan infrastruktur dijadikan sebagai bagian dari stimulus fiskal Tahun 2009. “Kami mendukung program yang diajukan Pemerintah,” kata Suharno. Peningkatan program infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan ekonomi. Suharno anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disala-sela Rapat Kerja Komisi V Senin (16/2), di Gedung DPR RI, Jakarta. menginginkan program tersebut dapat dilaksanakan dan tepat sasaran. Rapat Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Hardi Soesilo, yang dihadiri Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal lukman Edy, Sesmeneg Perumahan Rakyat Noer Suetrisno, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, membahas stimulus ekonomi 2009 bidang infrastruktur. Wakil Ketua Hardi Soesilo menyampaikan Komisi V dapat memahami anggaran stimulus fiskal 2009, selanjutnya bersama dengan Pemerintah akan berupaya meningkatkan alokasi anggaran stimulus fiskal 2009 sesuai dengan usulan dan kebutuhan yang mendesak agar dapat memenuhi kebutuhan program yang dibutuhkan. Pemerintah diminta agar dalam menyusun program usulan anggaran stimulus fiscal 2009 dengan criteria yang rasional, terukur dan mempertimbangkan waktu penyelesaian, merupakan program padat karya, proyek yang berdampak langsung kepada rakyat, penanganan rehabilitasi pasca bencana. Selain itu tetap memperhatikan percepatan penyelesaian proyek yang telah berjalan, kesinambungan dengan program kegiatan sebelumnya, dan kesepakatan yang sudah diputuskan dalam Raker yang lalu. Mengingat keterbatasan angaran dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran, maka Komisi V meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali program kegiatan sebagai program multi years-turn key atau pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2009, pembayarannya sampai dengan 2010. Terkait kebutuhan pendanaan untuk memfasilitasi likuiditas pokok pinjaman KPR RSH bersubsidi dan Rusunami bersubsidi, maka Komisi V meminta Menpera untuk mendesak Departemen Keuangan agar dapat menempatkan dananya di Bank Tabungan Negara (BTN) dan tidak mengalokasikan fasilitas likuiditas dalam Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dalam upaya moratorium pembayaran angsuran KPR dan sekaligus sebagai upaya mempertahankan kinerja BTN. Selanjutnya Komisi V mendesak Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk memprioritaskan penyelesaian pembangunan infrastruktur pendukung bagi Rusunawa yang belum dihuni karena ketiadaan fasilitas pendukung. Komisi V mendesak Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal agar dalam melakukan pengalokasian desa sasarannya pada desa tertinggal yang tidak hanya pada kabupaten tertinggal, tetapi juga desa tertinggal di luar kabupaten tertinggal. Dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan usulan program infrastruktur bidang PU sebagai bagian dari program stimulus fiscal 2009 disusun berdasarkan kebutuhan tambahan kegiatan hasil Raker dan RDP bersama dengan komisi V, serta sesuai dengan prioritas RKP Departemen PU Tahun Anggaran 2009 dengan nilai sebesar Rp.8,232 Triliun. Rekapitulasi usulan alokasi untuk masing-masing bidang adalah bidang Sumber Daya Air Rp.2,623 T, bidang jalan dan jembatan atau Bina Marga Rp.4,368 T, dan bidang Cipta Karya Rp.1.242 T. Dalam pembahasan stimulus fiscal, diindikasikan bahwa alokasi dana stimulus fiscal APBN 2009 untuk infrastruktur PU sebesar Rp.3,4 T, dengan usulan alokasi bidang Sumber Daya Air Rp.2 T, bidang Bina Marga Rp.1 T, dan bidang Cipta Karya Rp.0,4 T. Noer Suetrisno mengatakan Kemenpera mengusulkan program stimulus sebesar Rp.6.886,24 Milyar, selain itu, optimis program tersebut mampu menciptakan lapangan kerja. Menurut Lukman Edy Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal usulan stimulus ditujukan untuk memenuhi kekurangan target RKP Tahun 2009 dengan melalui peningkatan dan pembangunan infrastruktur energi, infrastruktur transportasi, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dasar lainnya. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan DAK sarana dan prasarana perdesaan tahun 2009 yang dialokasikan untuk moda transportasi dengan cara mengalokasikan anggaran stimulus untuk pembangunan infrastruktur pendukungnya antara lain jalan, jembatan perahu dan lainnya. “Usulan anggaran stimulus tahun 2009 Rp.384 M,” kata Lukman Edy. Menhub Jusman Syafii Djamal menyampaikan rekapitulasi usulan program sektor transportasi yang dibiayai dana stimulus Tahun 2009 sebesar Rp.4,924 T. (as)
BERITA TERKAIT
Libur Panjang, Pemerintah Harus Tindak Tegas Pengemudi Truk Lakukan Praktik ODOL
28-01-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyoroti praktik pengemudi truk logistik yang kelebihan dimensi dan muatan atau...
Perlu Dikaji, Konsep WFA Potensi Kurangi Kemacetan di Mudik Lebaran dan Nyepi 2025
26-01-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendukung wacana bekerja dari mana saja atau work form...
Legislator Kalbar Minta Pemerintah Segera Rampungkan Jalan Nasional di Ketapang
25-01-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan...
Teguh Iswara Terima Audiensi, Terkait Minimnya Dermaga di Pangkajene
24-01-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi menerima audiensi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait masih...